Bulog Bersama DPKP NTB dan DKP Kota Mataram Sosialisasikan Penyaluran Bantuan Pangan Alokasi Juli–September 2026

Mataram - Perum Bulog bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi NTB serta Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram memperkuat koordinasi penyaluran Bantuan Pangan Beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.

Sosialisasi penyaluran bantuan pangan tahap II tersebut digelar di Ruang Rapat Kenari, Kantor Wali Kota Mataram, Rabu (12/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Kepala DPKP Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah B., S.P., M.M., dalam sambutannya menekankan pentingnya memperhatikan catatan hasil audit BPKP pada penyaluran bantuan pangan tahap sebelumnya.

Ia meminta proses dropping hingga penyaluran mengacu pada data By Name By Address (BNBA) Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang telah ditetapkan.

"Ketepatan data menjadi hal penting agar bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," menjadi poin utama yang ditekankan dalam koordinasi tersebut.

Peran Camat dan Lurah juga dinilai strategis dalam memastikan proses penyaluran di tingkat wilayah berjalan lancar. Selain membantu koordinasi, pemerintah kewilayahan diharapkan turut memastikan kesesuaian data penerima dengan kondisi di lapangan.

Berdasarkan data agregat setelah dilakukan penyesuaian, jumlah PBP di Provinsi NTB untuk alokasi Juli-September 2026 mencapai 861.180 penerima.

Jumlah tersebut meningkat 5.049 penerima atau 0,59 persen dibandingkan tahap I yang tercatat sebanyak 856.131 penerima.

Dengan jumlah penerima tersebut, total alokasi bantuan beras mencapai 25.835.400 kilogram atau sekitar 25.835,4 ton untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus mendukung upaya menjaga stabilitas pasokan pangan dan daya beli masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, ketepatan sasaran menjadi perhatian utama. Karena itu, koordinasi antara Bulog, pemerintah daerah, Camat, Lurah, serta pihak terkait diperlukan untuk meminimalkan potensi ketidaksesuaian data maupun distribusi di lapangan.

Sinergi seluruh pihak diharapkan membuat penyaluran Bantuan Pangan tahap II berjalan tertib, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima.

Bangkit Bersama Menuju NTB Makmur Mendunia.