Pertanian Regeneratif Jangan Berubah Menjadi Beban Baru bagi Petani

AKARTA — Pertanian regeneratif mulai dipandang sebagai salah satu jalan untuk menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga produktivitas lahan pertanian Indonesia. Namun, ada persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan: siapa yang harus membayar biaya perubahan ketika manfaatnya baru dirasakan dalam jangka panjang?

Pertanyaan tersebut penting karena transisi menuju sistem pertanian yang lebih ramah terhadap tanah, air dan keanekaragaman hayati tidak selalu berlangsung tanpa konsekuensi ekonomi. Petani harus beradaptasi dengan teknik budidaya baru, kemungkinan membutuhkan sarana produksi tambahan, pelatihan, pendampingan hingga menghadapi risiko perubahan hasil pada masa awal penerapan.

Bagi petani yang memiliki lahan luas dan akses pembiayaan memadai, masa transisi mungkin masih dapat dikelola. Namun situasinya berbeda bagi petani gurem yang pendapatannya sangat bergantung pada keberhasilan satu musim tanam.

Di titik inilah kebijakan pertanian regeneratif perlu diuji secara realistis.

Jangan Hanya Memindahkan Risiko ke Petani

Pertanian regeneratif pada prinsipnya berupaya memperbaiki kesehatan tanah dan ekosistem melalui berbagai praktik, seperti mengurangi pengolahan tanah, rotasi tanaman, penggunaan tanaman penutup, hingga integrasi tanaman dan ternak.

Persoalannya bukan apakah praktik tersebut baik atau tidak.

Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana membuat praktik tersebut layak secara ekonomi bagi petani.

Jika petani diminta mengubah pola budidaya, sementara biaya awal dan risiko penurunan produksi harus ditanggung sendiri, maka program tersebut berpotensi sulit berkembang. Bahkan, niat memperbaiki keberlanjutan pertanian dapat berhadapan dengan realitas sederhana: petani membutuhkan pendapatan hari ini untuk membiayai kehidupan dan musim tanam berikutnya.

Karena itu, transisi tidak cukup hanya dengan kampanye mengenai pentingnya menjaga tanah. Petani membutuhkan skema yang membuat perubahan tersebut masuk akal dari sisi ekonomi.

Pengetahuan Lokal Sebenarnya Sudah Menjadi Modal

Indonesia tidak sepenuhnya memulai dari titik nol.

Berbagai praktik pertanian tradisional telah lama mengenal prinsip diversifikasi dan pengelolaan ekosistem. Tumpang sari merupakan salah satu contoh bagaimana petani mengelola lebih dari satu komoditas dalam satu ruang produksi. Di Bali, sistem subak juga memperlihatkan bagaimana pengelolaan air dan pertanian dapat berjalan dalam kerangka kelembagaan masyarakat.

Tantangannya sekarang bukan mengganti seluruh pengetahuan lokal dengan konsep baru, melainkan mempertemukan pengalaman petani dengan teknologi, riset dan perhitungan ekonomi modern.

Pendekatan semacam ini penting agar pertanian regeneratif tidak berhenti sebagai istilah baru di ruang seminar, sementara penerapannya justru sulit dilakukan di lahan petani.

Pemerintah Tidak Cukup Hanya Membuat Kebijakan. Pemerintah memiliki posisi strategis dalam menurunkan risiko transisi.

Dukungan dapat diberikan melalui pembiayaan, asuransi usaha tani, penjaminan kredit, penyuluhan, riset, pengembangan teknologi serta kebijakan yang memberikan kepastian bagi petani dan pelaku usaha.

Peran penyuluh juga menjadi penting karena perubahan metode budidaya membutuhkan pendampingan di lapangan. Petani tidak bisa hanya diberi target untuk menerapkan metode tertentu tanpa memastikan mereka memahami risiko, biaya dan konsekuensi produksinya.

Di sisi lain, dukungan pembiayaan juga harus dirancang sesuai karakter pertanian. Skema kredit yang tidak memperhitungkan siklus produksi dan risiko iklim justru dapat menambah tekanan terhadap petani.

Industri dan Pasar Harus Ikut Menanggung Risiko. Tanggung jawab tidak berhenti pada pemerintah.

Perusahaan yang bergantung pada pasokan komoditas pertanian juga memiliki kepentingan langsung terhadap keberlanjutan produksi. Jika perubahan iklim dan degradasi lahan mengganggu pasokan bahan baku, industri pada akhirnya ikut menanggung dampaknya.

Karena itu, perusahaan dapat berperan melalui kontrak pembelian jangka panjang, kepastian volume, insentif harga, pendampingan maupun investasi pada rantai pasok yang lebih berkelanjutan.

Pendekatan tersebut jauh lebih konkret dibanding sekadar meminta petani menghasilkan produk yang disebut berkelanjutan tanpa memberikan kepastian pasar.

Sebab, petani tidak hanya membutuhkan metode produksi yang benar. Mereka juga membutuhkan pembeli yang bersedia membayar secara layak.

Jangan Sampai Label Hijau Menguntungkan Semua Pihak Kecuali Petani

Ada risiko lain yang patut diperhatikan.

Ketika produk pertanian regeneratif memiliki nilai tambah di pasar, jangan sampai peningkatan nilai tersebut hanya dinikmati oleh perusahaan, pengolah, distributor atau konsumen, sementara petani tetap berada di posisi dengan margin paling kecil.

Jika masyarakat menginginkan pangan yang lebih berkelanjutan, maka biaya untuk menghasilkan pangan tersebut harus tercermin dalam rantai nilai.

Dengan kata lain, keberlanjutan tidak boleh hanya menjadi label pemasaran.

Harus ada mekanisme yang memastikan petani memperoleh bagian yang wajar dari nilai ekonomi yang tercipta.

Transisi Harus Diukur dari Kesejahteraan Petani

Keberhasilan pertanian regeneratif pada akhirnya tidak cukup diukur dari berapa hektare lahan yang menerapkan praktik tertentu.

Ukuran keberhasilan seharusnya lebih luas: apakah tanah menjadi lebih sehat, apakah penggunaan input menjadi lebih efisien, apakah risiko produksi menurun, apakah pendapatan petani membaik, dan apakah model tersebut mampu bertahan tanpa ketergantungan terus-menerus pada bantuan.

Jika produktivitas dan kualitas lingkungan membaik tetapi petaninya justru kehilangan pendapatan, maka ada sesuatu yang harus dievaluasi.

Pertanian yang berkelanjutan harus berarti ekosistemnya berkelanjutan sekaligus kehidupan petaninya juga berkelanjutan.

Saatnya Membagi Risiko Secara Adil

Pertanian regeneratif memiliki peluang besar menjadi bagian dari strategi menghadapi perubahan iklim dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

Namun, perubahan tersebut tidak akan berhasil jika seluruh risiko ditempatkan di pundak petani.

Petani membutuhkan pemerintah sebagai pembentuk kebijakan dan penjamin ekosistem, lembaga keuangan sebagai penyedia pembiayaan yang sesuai risiko, perusahaan sebagai mitra pasar, lembaga pengetahuan sebagai penyedia teknologi dan pendampingan, serta konsumen sebagai bagian dari permintaan terhadap produk berkelanjutan.

Prinsipnya sederhana: jika manfaat pertanian regeneratif dinikmati bersama, maka biaya dan risikonya juga harus dibagi bersama.

Jangan sampai atas nama menyelamatkan masa depan pangan Indonesia, petani justru diminta membayar paling mahal untuk sebuah perubahan yang manfaat ekonominya belum tentu mereka nikmati.

Sebab, pertanian regeneratif hanya akan benar-benar berkelanjutan apabila petani bukan sekadar menjadi pelaksana perubahan, tetapi juga menjadi pihak yang memperoleh manfaat nyata dari perubahan tersebut.

Slug: pertanian-regeneratif-jangan-jadi-beban-petani

Meta title: Pertanian Regeneratif Jangan Jadi Beban Baru bagi Petani

Meta description: Transisi pertanian regeneratif membutuhkan pembagian risiko yang adil. Pemerintah, industri dan pasar harus ikut mendukung petani agar keberlanjutan tidak menjadi beban baru.

Keyword: pertanian regeneratif, petani Indonesia, pertanian berkelanjutan, ketahanan pangan, perubahan iklim, petani gurem, ekonomi pertanian

Tags: Pertanian Regeneratif, Petani, Pertanian Berkelanjutan, Ketahanan Pangan, Perubahan Iklim, Ekonomi Petani, Teknologi Pertanian, Indonesia.

Sumber: CNBC