Koordinasi Penanganan DPI Kekeringan 2026 di Bone, Perkuat Kesiapsiagaan Petani Hadapi Ancaman El Nino

BONE, SULAWESI SELATAN — Ancaman kekeringan menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi sektor pertanian Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pada 2026. Kondisi tersebut mendorong perlunya koordinasi lintas sektor dalam penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI), khususnya kekeringan, guna menjaga produktivitas pertanian dan keberlanjutan usaha tani.

Koordinasi penanganan kekeringan tidak hanya berorientasi pada tindakan ketika lahan mulai mengalami kekurangan air, tetapi juga harus dilakukan melalui langkah mitigasi, pemetaan wilayah rawan, pengaturan tata kelola air, serta pendampingan kepada petani.

Dalam menghadapi potensi fenomena iklim ekstrem yang oleh masyarakat kerap disebut sebagai “El Nino Ghozilla”, petani perlu memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami. Istilah tersebut tidak boleh menjadi sumber kepanikan, melainkan menjadi pengingat pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan kondisi cuaca yang lebih kering dan berkepanjangan.

Petani Perlu Menyesuaikan Pola Tanam

Salah satu langkah penting menghadapi kekeringan adalah melakukan penyesuaian pola dan kalender tanam berdasarkan kondisi ketersediaan air. Petani dapat berkoordinasi dengan penyuluh pertanian untuk menentukan komoditas dan waktu tanam yang paling sesuai dengan kondisi setempat.

Pengelolaan air juga menjadi faktor penting. Pemanfaatan sumber air secara efisien, perbaikan saluran irigasi, pengurangan kehilangan air, serta penggunaan teknik budidaya yang mampu mempertahankan kelembapan tanah dapat membantu tanaman bertahan ketika curah hujan rendah.

Selain itu, penerapan pertanian konservasi perlu terus didorong. Penggunaan bahan organik, mulsa, pengelolaan sisa tanaman, dan peningkatan kandungan bahan organik tanah dapat membantu memperbaiki kemampuan tanah dalam menyimpan air.

Koordinasi Lintas Sektor Harus Diperkuat

Penanganan DPI kekeringan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, dinas terkait, penyuluh pertanian, kelompok tani, petugas irigasi, serta masyarakat.

Informasi mengenai kondisi iklim dan ketersediaan air harus disampaikan secara cepat kepada petani sehingga keputusan di lapangan dapat dilakukan lebih tepat. Jika suatu wilayah mulai mengalami kekurangan air, langkah antisipasi dapat segera dilakukan untuk mengurangi risiko gagal tanam maupun gagal panen.

Pemerintah dan pemangku kepentingan juga perlu memperkuat pemetaan lahan pertanian yang berpotensi terdampak kekeringan. Data tersebut penting sebagai dasar menentukan prioritas bantuan, penyediaan sarana pengairan, pompanisasi apabila memungkinkan, serta strategi penyelamatan tanaman.

Edukasi Menjadi Kunci

Kekeringan tidak selalu dapat dihindari, tetapi dampaknya dapat ditekan apabila petani memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan yang baik.

Karena itu, edukasi kepada petani perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari mengenali tanda-tanda kekurangan air pada tanaman, menentukan kebutuhan air, menjaga kelembapan tanah, memilih varietas yang sesuai, hingga mengatur waktu tanam.

Bagi Kabupaten Bone yang memiliki basis pertanian cukup kuat, kesiapan menghadapi perubahan kondisi iklim menjadi bagian penting dalam menjaga produksi pangan dan pendapatan petani.

Koordinasi penanganan DPI kekeringan 2026 diharapkan tidak berhenti pada rapat dan penyusunan rencana, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata di tingkat lapangan.

Dengan kolaborasi pemerintah, penyuluh, kelompok tani dan masyarakat, ancaman kekeringan dapat dihadapi melalui strategi yang lebih terukur. Petani tidak hanya dituntut untuk bertahan menghadapi perubahan iklim, tetapi juga didorong menjadi semakin adaptif, efisien dalam menggunakan air, dan mampu menerapkan pertanian berkelanjutan.

Kesiapsiagaan hari ini adalah investasi untuk menjaga ketahanan pangan Bone dan masa depan pertanian Indonesia.

Bone/red