Data Belum Akurat, Pembatasan Elpiji 3 Kg Berisiko Menekan Pedagang Kecil

JAKARTA, Agrinews.com — Rencana pemerintah mengatur pembelian elpiji 3 kilogram (kg) berdasarkan kelompok desil membuka persoalan yang lebih mendasar: seberapa siap data sosial-ekonomi dijadikan penentu akses masyarakat terhadap energi bersubsidi?

Kekhawatiran warga bukan semata soal pembatasan, melainkan kemungkinan data yang tidak sesuai kondisi riil justru membuat kelompok berpenghasilan rendah kehilangan akses terhadap subsidi.

Rike (50), warga Jakarta Selatan, mempertanyakan akurasi data desil yang akan menjadi dasar penentuan penerima. Menurutnya, masih terdapat warga yang posisi desilnya dinilai tidak menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya.

Kekhawatiran serupa disampaikan Rany (28). Ia menilai elpiji 3 kg memiliki posisi penting bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, termasuk pedagang kecil yang menggunakannya untuk menjalankan usaha sehari-hari.

Bagi pedagang kecil, kenaikan biaya energi bukan sekadar tambahan pengeluaran rumah tangga. Biaya tersebut dapat langsung masuk ke struktur modal dan memengaruhi harga jual maupun keuntungan usaha.

Di sisi lain, pemerintah memiliki alasan fiskal untuk menata kembali distribusi subsidi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penyaluran elpiji 3 kg sepanjang 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 8,677 juta metrik ton, melampaui kuota dalam APBN 2026 yang sekitar 8 juta ton.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM Laode Sulaeman menyebut pemerintah tengah membahas penggunaan data desil bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pertamina. Acuannya adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Di titik inilah kualitas data menjadi penentu. Subsidi memang perlu tepat sasaran, tetapi ketepatan sasaran tidak boleh dibangun dari data yang keliru.

Pemerintah perlu memastikan mekanisme pemutakhiran, koreksi, dan keberatan masyarakat tersedia sebelum pembatasan diberlakukan secara luas. Tanpa mekanisme tersebut, kebijakan yang dirancang untuk mengurangi kebocoran subsidi berpotensi menciptakan masalah baru bagi rumah tangga rentan dan usaha mikro.

Persoalannya bukan memilih antara subsidi tepat sasaran atau kepentingan masyarakat. Tantangannya adalah memastikan keduanya berjalan bersamaan: anggaran negara lebih efisien, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetap terlindungi.

Bs/rg